Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa di Provinsi Lampung masih menjadi perhatian serius. Menyikapi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung berkomitmen melanjutkan program Desa Inklusi Keuangan, termasuk inisiatif Desa Nabung Saham.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, Rabu (26/6/2024), menyampaikan bahwa hingga awal 2024, terdapat 16 Desa Inklusi Keuangan di Lampung yang tersebar di 4 kabupaten, mengalami peningkatan sebanyak 6 desa dari tahun 2022.

Desa Nabung Saham adalah salah satu program utama dalam Desa Inklusi Keuangan, bagian dari inisiatif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung. Saat ini, sudah ada 341 investor saham di desa inklusi keuangan dengan rata-rata transaksi mencapai Rp1,01 miliar per bulan.

Namun, Otto menekankan bahwa Desa Nabung Saham hanyalah satu dari berbagai kegiatan dalam program Desa Inklusi Keuangan. Data per Maret 2024 menunjukkan, dari 2.654 desa di Provinsi Lampung, sebanyak 2.601 desa telah memiliki agen laku pandai. Terdapat 50.229 agen laku pandai dengan jumlah nasabah mencapai 818.381 orang dan total outstanding sebesar Rp57,3 miliar.

Selain itu, 227 desa telah memiliki Agen BUMDes yang terintegrasi dengan E-SAMSAT, sementara 828 desa lainnya sudah memiliki agen BUMDes.

"Kedepan mungkin akan ada hal baru yang akan digulirkan dalam desa inklusi keuangan sebagai salah satu program dari tim percepatan akses keuangan daerah," ujar Otto.

Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan ketiga yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, indeks literasi keuangan di Provinsi Lampung berada di bawah rata-rata nasional, dengan angka 30,97 persen untuk literasi keuangan dan 61,94 persen untuk inklusi keuangan.

Program Desa Inklusi Keuangan merupakan upaya TPAKD Provinsi Lampung yang dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa. Melalui program ini, akses keuangan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat desa dalam rangka mendukung perekonomian desa dan sektor usaha yang berkembang di sana.

Dengan langkah ini, diharapkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa di Provinsi Lampung dapat meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan, serta memberikan akses keuangan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat.